Forabi mengadakan dialog publik tentang buruh

Forum Rakyat Boyolali, melalui kaukus buruhnya. pada tanggal 28 November 2009 mengadakan diskusi tentang buruh yang diadakan di salah satu rumah makan di Boyolali. dalam dialog yang mengangkat masalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tersebut, dihadiri perwakilan dari elemen buruh, LSM, Dewan Pengupahan Daerah, Eksekutif (Disnakertransos), Legislatif (komisi IV) dan juga dari Jamsostek.
Dalam sambutannya koordinator Kompip boyolali, Sinam Marto Sutarno, mengatakan bahwa buruh seharusnya mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam pilkada yang akan diadakan tahun 2010. karena buruh mempunyai solidaritas dan juga mempunyai massa yang banyak di boyolali. dalam kesempatan itu juga, Kepala Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Sosial, Sugianto mengutarakan bahwa acara yang dihelat Forabi tersebut juga merupakaan kepekaan dari elemen masyarakat tentang kondisi buruh di boyolali. selain itu sugiyanto juga mengungkapkan bahwa sesuai dengan surat dari dewan pengupahan boyolali No. 568/217/11/18 sept/2008 UMK tahun 2009 adalah sebesar 98,5% dari KHL, tahun 2010 adalah 99,5 % dari KHL, dan tahun 2011 UMK harus mencapai 100 % KHL. sementara itu surat dari bupati No. 561/10 sept tahun 2009. tertuang bahwa usulan UMK bupati adalah sebesar 748.000 ribu rupiah.
sementara itu merujuk surat dari gubernur jawa tengah tentang penetapan UMK bahwa Kab. Boyolali adala 748.000 ribu, Kota Solo 785.000 ribu, Kab. Sukoharjo 769.000 ribu, Kab. Sragen 724.000 ribu, Kab. Karanganyar 761.000 ribu, Kab. Wonogiri 695.000 ribu, dan Kab. Klaten sebesar 735.000 ribu rupiah. dan UMK rata rata Jawa Tengah sebesar 734.000 ribu rupiah. sedangkan daerah yang UMKnya sudah mencapai KHL baru di Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Sukoharjo. selain itu Sugiyanto juga membuka hotline kontak di no. 081 226 286 50. selain itu, Wiyono salah satu anggota dewan pengupahan boyolali mengatakan bahwa penetapan KHL sudah diatur dalam Kepmen. no 17 tahun 2005. dan juga dewan pengupahan terdiri atas unsur dari SPN, SPSI, APINDO, BPS dan Disnakertransos. dan ketua survey dewan pengupahan diketuai dari BPS dan survey dilaksanakan di tiga lokasi antara lain pasar Ampel, Pasar Pengging dan pasar Sunggingan.
Dalam kesempatan itu juga, ketua komisi IV DPRD Boyolali, Basuni. mengatakan bahwa perlindungan buruh di boyolali ini masih lemah. terutama untuk buruh yang tidak masuk dalam serikat pekerja. oleh karena itu pihaknya sudah berupaya menggandeng dinas terkait dan serikat buruh yang ada di boyolali guna menyamakan persepsi tentang pelindungan buruh. berkaitan dengan jaminan tenaga kerja, perwakilan dari Jamsostek Klaten mengungkapkan bahwa, masih banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pelaporan yang dimasukkan ke kantor Jamsostek. hal ini berpengaruh dengan jumlah Jaminan yang diterima buruh.