Forabi adakan dialog perempuan

senin 16/10 kaukus perempuan Forum Rakyat Boyolali (FORABI) mengadakan acara dialog publik tentang perempuan, dengan mengangkat tema mencari format perlindungan atas hak kesehatan reproduksi perempuan. yang dilaksanakan di ruang merpati Pemkab Boyolali.

acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari kelompok tabungan komunitas, kelompok perempuan, dan juga LSM yang peduli dengan masalah perempuan. selain itu Forabi menghadirkan narasumber dari LSM yang diwakili oleh Siti Harsun (Qoryah Tayyibah), Ardiningsih (BKbPP), dr. Yulianto Prabowo (Dinas Kesehatan).

dalam sambutannya, koordinator Forabi Eko Bambang Setyawan. mengatakan agar dialog tersebut mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan perempuan untuk saling menjalin komunikasi tentang perempuan. ketika sesi tanya jawab, para peserta ternyata sangat antusias terutama menyoroti masalah Keluarga Berencana (KB).

"Acara ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama untuk mencari format atas perlindungan kesehatan reproduksi perempuan". ungkap Koordinator Kaukus perempuan Forabi, Dwi Prasetyowati ketika ditemui SRB. thuk

dilema antara proyek dan pemberdayaan

Bantuan BLM yang merupakan dana perangsang bagi tercapainya program pengentasan kemiskinan, ternyata masih menjadi idola masyarakat. Baik bantuan berupa insfrastruktur yang berupa fisik atau bantuan berupa dana simpan pinjam.

Bantuan yang seharusnya menjadi rangsangan bagi masyarakat, harus selaras dengan budaya serta kearifan lokal yang ada di masyarakat. Karena sudah pasti budaya dan juga kearifan lokal disetiap daerah pasti akan berbeda satu sama lain. Serta hal hal kecil seperti kesenjangan sosial harus dapat diperhatikan baik oleh, relawan, KSM, UPK, BKM maupun fasilitator PNPM.

Kearifan lokal yang telah turun menurun dalam masyarakat, seharusnya menjadi modal awal bagi terciptanya keswadayaan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi pada saat program pugar rumah yang dilaksanakan oleh salah satu warga RT. 07 RW. I kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali Eko Sapardi (29).

Pada tahun 2007 dia mendapatkan bantuan pugar rumah, dengan nilai bantuan 3 juta rupiah. Dalam pelaksanaanya, bukan hanya tukang yang bekerja, tetapi sanak famili dan juga tetangga membantu pelaksanaan pemugaran rumahnya.

Rencananya uang bantuan sebesar 3 juta tersebut akan digunakan untuk mengganti kayu atap rumah dan juga memperbaiki teras rumah saja. Tetapi kenyataannya bukan hanya pekerjaan tersebut saja yang dikerjakan. Saat ditemui oleh SRB, Eko menuturkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sampai pada pekerjaan finishing tembok, berupa acian dan cat bukan hanya itu saja bahkan selama ini lantai rumahnya yang masih berupa cor rabat, digantikan dengan keramik.
Akhirnya dana 3 juta tersebut ternyata tidak cukup untuk melakukan pekerjaan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, Eko harus menambah pengeluaran untuk menutup kekurangan biaya sebanyak 2,5 juta, selain itu warga melalui ketua RT juga menyumbang dana sebesar 700 ribu untuk meringankan beban.

Hal tersebut kembali menegaskan bahwa partisipasi dan juga gotong royong yang menjadi suatu adat atau kebiasaan warga ternyata masih cukup tinggi, walapun saat ini ekonomi masyarakat sedang mengalami penurunan. Dan kearifan lokal tersebut harus lestari di masyarakat. thuk

Dana pengentasan kemiskinan naik 10 trilliun

Seiring dengan terus dijalankannya program pengentasan kemiskinan, yang digulirkan pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu sampai saat ini pemerintah dirasakan masih cukup konsisten dengan target pencapaian program tersebut. Yaitu mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat yang harus dapat ditekan seminimal mungkin pada tahun 2015, seperti yang tertuang dalam delapan butir kesepakatan internasional atau Millenium Development Goals (MDG’S). Yang salah satunya mengenai pemberantasan kelaparan dan kemiskinan.

Untuk menyikapi hal tersebut pada tahun 2010 pemerintah melalui Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Berencana menambah anggaran untuk program pengentasan kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan oleh Menkokesra yang baru Agung Laksono. Bahwa anggaran kemiskinan diperkirakan akan naik sekitar 10 trilliun menjadi 80 trilliun. “kalau dihitung - hitung semua program itu sebesar Rp 80 Triliun“ ungkap Agung Laksono disela - sela acara National Summit hari kedua, Jum’at 30 Oktober 2009.
Selain itu Menkokesra juga menyampaikan bahwa berbagai program upaya pengentasan kemiskinan, akan terus dilaksanakan tahun depan. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk merealisasikan target penurunan angka kemiskinan menjadi 8 sampai 10% dari target tahun ini yang sebesar 14,1%.

Selain itu dalam rangka mencapai sasaran yang ditentukan dalam APBN dan menyikapi perkembangan krisis global, maka pemerintah melakukan percepatan penanganan kemiskinan dalam 3 klaster. Dan pemerintah menempatkan program PNPM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam klaster 2 dan 3. yang diharapkan agar menjadi bantalan pengaman untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Demikian pula dengan program pemerintah yang berada di klaster 1 seperti Raskin, PKH, Jamkesmas, BLT dan BOS akan dapat berperan besar dalam penanganan dampak krisi global, jika dapat dilaksanakan pada triwulan ketiga 2009. thuk

SPN batalkan mogok kerja

2/11/09

Ketua SPN Boyolali Parjiman, pada hari senin membatalkan aksi mogok kerja. pembatalan ini sangat mendadak, karena pada hari sebelumnya pihak manajemen PT. SWA II Boyolali yang diwakili Agustinus Susanto Nugroho telah menyepakati tiga tuntutan dari para pekerja. kesepakatan ini terjadi disalah satu rumah makan di Boyolali sekitar pukul 10.30  yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

adapun isi kesepakatan itu antara lain. pertama, pesangon dan pensiun akan dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan undang - undang. kedua, Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) akan ditetapkan sesuai dengan Undang - undang. ketiga, apabila pekerja mengundurkan diri. maka pekerja tersebut akan mendapatkan hak sesuai dengan aturan yang ada. dengan disepakatinya ketiga poin tersebut, maka SPJN membatalkan aksi mogok kerja yang akan dilakukan keesok harinya. tug 

SPN gelar rapat koordinasi

1/11/09

PSP SPN PT. Sari Warna Asli II Boyolali, hari sabtu 31/10 menggelar rapat koordinasi dengan anggotanya. acara ini digelar untuk kesekian kalinya. hal ini dilakukan karena terjadi perselisihan dengan perusahaan tempat mereka bekerja. yaitu masalah perselisihan hak normatif. 

ketua SPN Parjiman, menegaskan kepada anggotanya perihal kesiapan aksi yang akan diadakan pada hari senin 2/11. SPN telah melayangkan surat pemberitahuan ke pihak perusahaan dan Disnakertrans pada 26/10. 

surat ini berisi tentang mogok kerja yang akan dilakukan oleh SPN dan seluruh anggotanya. langkah ini ditempuh karena berbagai upaya perundingan yang sudah dilakukan berkali-kali selalu mengalami jalan buntu. parjiman juga mengatakan, bahwa para anggota SPN yang melakukan mogok kerja agar tetap kompak dan solid  serta tidak anarkis. tug

Penyaluran BLM Tahap I tahun 2009

      Program P2KP yang berada di kalurahan Siswodipuran kecamatan Boyolali, melalui BKM Amanah Sejahtera. saat ini menyalurkan dana BLM tahap I yang disalurkan oleh 5 KSM. meliputi bidang lingkungan untuk insfrastruktur berupa selokan dan betonisasi jalan. yang berlokasi di RW. 8, RW. 9, RW. 12, RW. 15 dan RW. 16.

    adapun nilai total BLM sebesar Rp. 38.475.000,- sedangkan untuk bidang kesehatan atau sosial, diberikan untuk Program Makanan Tambahan (PMT) untuk balita. yang meliputi 20 Posyandu dengan total anggaran Rp. 4.275.000,- hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pengurus BKM Bambang Haryono.

     selain itu untuk pencairan BLM tahap II saat ini masih disusun oleh tim, yang selanjutnya nanti akan disalurkan pada tahun ini juga. joe

Forabi mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD Boyolali

Hari senin, tanggal 2 Nopember 2009 bertempat di ruangan Ketua DPRD Boyolali. Forabi mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD Boyolali, Slamet Paryanto. dalam audiensi tersebut hadir antara lain Sekjen Forabi Sasanti Rahayuningtyas, Kompip Boyolali Sinam. M.S dan juga perwakilan dari elemen Forabi, Nursetyanto, Purwanto, Tugiman, Siju, dan Suji.

dalam kesempatan tersebut ada beberapa point yang disampaikan oleh Forabi. yang pertama mendesak agar DPRD segera mengesahkan Ranperda Transparansi dan Partisipasi di Boyolali. dengan melibatkan stakeholder. yang mana diharapkan agar Perda tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan di Boyolali. serta memberikan jaminan bagi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga negara dalam menyusun kebijakan publik seperti Perda, APBD serta kebijakan lain.

kedua, Forabi mengusulkan agar dibentuk Forum Permusyawaratan. yang mana Forum tersebut dibuat dengan dasar Daerah Pemilihan (DP) yang fungsinya untuk menjadi ruang komunikasi politik antara wakil rakyat dengan rakyat. selain itu Forum tersebut menjadi ajang bagi wakil rakyat untuk menyampaikan segala sesuatu yang sedang terjadi di DPRD, serta menjadi sarana bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. selain itu forum tersebut nantinya juga sebagai Komunikasi pembangunan dan Pertanggungjawaban bagi wakil rakyat dalam melaksanakan mandat rakyat.

ketiga, Forabi juga menyampaikan agar dalam proses pembahasan sebuah kebijakan, masyarakat diberikan ruang, sekurang - kurangnya untuk mengikuti proses sidang paripurna, Komisi, badan anggaran. hal tersebut bukan bertujuan merebut kewenangan DPRD, namun semata - mata agar menjamin keterwakilan dan kedaulatan rakyat.

selain beberapa hal tersebut diatas. Forabi yang diwakili Sinam, menyampaikan selamat kepada ketua DPRD atas terbentuknya Alat Kelengkapan (Alkap) DPRD. dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa beliau merasa sangat senang atas inisiatif Forabi untuk melakukan audiensi, dan juga membuka pintu kepada siapapun untuk dapat menyampaikan aspirasinya. ditambahkan pula bahwa saat ini DPRD sedang melakukan pendataan ulang mengenai hal - hal ataupun pekerjaan yang belum diselesaikan oleh anggota DPRD periode sebelumnya. serta akan menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan skala prioritas. (thuk)

Downloads Rekomendasi Forabi