Laporan kegiatan pembangunan BKM Ngudi Mulyo

Pelaksanaan kegiatan program penanggulangan kemiskinan terpadu di Kelurahan Pulisen tahap II Tahun 2008 telah berakhir. Melalui kegiatannya Pakem Griya Asri, BKM Ngudi Mulyo melaksanakan kegiatan Paket pugar rumah dengan nilai total sebesar 148, 710 juta rupiah. Adapun dana tersebut terdiri dari dana Paket sebesar 48 juta rupiah, dana APBD sebesar 36 juta rupiah, dan juga dana Swadaya sebesar 64,710 juta rupiah.
Selanjutnya, alokasi dana tersebut sudah disalurkan kepada 12 kepala keluarga penerima manfaat di kelurahan pulisen, dan tersebar di 9 RW. joe

usaha simpan pinjam di BKM Ngudi Mulyo

BKM Ngudi Mulyo yang berada di kelurahan Pulisen, melaksanakan usaha simpan pinjam yang dilaksanakan di beberapa KSM yang dinaunginya. Yang dilaksanakan oleh 44 KSM. Menurut Rini, salah satu UPK di Ngudi Mulyo. Untuk pinjaman pertama anggota KSM dapat mengajukan pinjaman sebesar 500 ribu rupiah. Dan apabila proses pengembalian tersebut bisa lancar sesuai dengan jatuh tempo, anggota KSM tersebut bisa mengajukan pinjaman lagi dengan nilai 1 juta rupiah.

Rini menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KSM dan juga agar dapat mengembangkan usaha bagi masyarakat. joe

Forabi mengadakan dialog publik tentang buruh

Forum Rakyat Boyolali, melalui kaukus buruhnya. pada tanggal 28 November 2009 mengadakan diskusi tentang buruh yang diadakan di salah satu rumah makan di Boyolali. dalam dialog yang mengangkat masalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tersebut, dihadiri perwakilan dari elemen buruh, LSM, Dewan Pengupahan Daerah, Eksekutif (Disnakertransos), Legislatif (komisi IV) dan juga dari Jamsostek.
Dalam sambutannya koordinator Kompip boyolali, Sinam Marto Sutarno, mengatakan bahwa buruh seharusnya mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam pilkada yang akan diadakan tahun 2010. karena buruh mempunyai solidaritas dan juga mempunyai massa yang banyak di boyolali. dalam kesempatan itu juga, Kepala Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Sosial, Sugianto mengutarakan bahwa acara yang dihelat Forabi tersebut juga merupakaan kepekaan dari elemen masyarakat tentang kondisi buruh di boyolali. selain itu sugiyanto juga mengungkapkan bahwa sesuai dengan surat dari dewan pengupahan boyolali No. 568/217/11/18 sept/2008 UMK tahun 2009 adalah sebesar 98,5% dari KHL, tahun 2010 adalah 99,5 % dari KHL, dan tahun 2011 UMK harus mencapai 100 % KHL. sementara itu surat dari bupati No. 561/10 sept tahun 2009. tertuang bahwa usulan UMK bupati adalah sebesar 748.000 ribu rupiah.
sementara itu merujuk surat dari gubernur jawa tengah tentang penetapan UMK bahwa Kab. Boyolali adala 748.000 ribu, Kota Solo 785.000 ribu, Kab. Sukoharjo 769.000 ribu, Kab. Sragen 724.000 ribu, Kab. Karanganyar 761.000 ribu, Kab. Wonogiri 695.000 ribu, dan Kab. Klaten sebesar 735.000 ribu rupiah. dan UMK rata rata Jawa Tengah sebesar 734.000 ribu rupiah. sedangkan daerah yang UMKnya sudah mencapai KHL baru di Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Sukoharjo. selain itu Sugiyanto juga membuka hotline kontak di no. 081 226 286 50. selain itu, Wiyono salah satu anggota dewan pengupahan boyolali mengatakan bahwa penetapan KHL sudah diatur dalam Kepmen. no 17 tahun 2005. dan juga dewan pengupahan terdiri atas unsur dari SPN, SPSI, APINDO, BPS dan Disnakertransos. dan ketua survey dewan pengupahan diketuai dari BPS dan survey dilaksanakan di tiga lokasi antara lain pasar Ampel, Pasar Pengging dan pasar Sunggingan.
Dalam kesempatan itu juga, ketua komisi IV DPRD Boyolali, Basuni. mengatakan bahwa perlindungan buruh di boyolali ini masih lemah. terutama untuk buruh yang tidak masuk dalam serikat pekerja. oleh karena itu pihaknya sudah berupaya menggandeng dinas terkait dan serikat buruh yang ada di boyolali guna menyamakan persepsi tentang pelindungan buruh. berkaitan dengan jaminan tenaga kerja, perwakilan dari Jamsostek Klaten mengungkapkan bahwa, masih banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pelaporan yang dimasukkan ke kantor Jamsostek. hal ini berpengaruh dengan jumlah Jaminan yang diterima buruh.

Forabi adakan dialog perempuan

senin 16/10 kaukus perempuan Forum Rakyat Boyolali (FORABI) mengadakan acara dialog publik tentang perempuan, dengan mengangkat tema mencari format perlindungan atas hak kesehatan reproduksi perempuan. yang dilaksanakan di ruang merpati Pemkab Boyolali.

acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari kelompok tabungan komunitas, kelompok perempuan, dan juga LSM yang peduli dengan masalah perempuan. selain itu Forabi menghadirkan narasumber dari LSM yang diwakili oleh Siti Harsun (Qoryah Tayyibah), Ardiningsih (BKbPP), dr. Yulianto Prabowo (Dinas Kesehatan).

dalam sambutannya, koordinator Forabi Eko Bambang Setyawan. mengatakan agar dialog tersebut mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan perempuan untuk saling menjalin komunikasi tentang perempuan. ketika sesi tanya jawab, para peserta ternyata sangat antusias terutama menyoroti masalah Keluarga Berencana (KB).

"Acara ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama untuk mencari format atas perlindungan kesehatan reproduksi perempuan". ungkap Koordinator Kaukus perempuan Forabi, Dwi Prasetyowati ketika ditemui SRB. thuk

dilema antara proyek dan pemberdayaan

Bantuan BLM yang merupakan dana perangsang bagi tercapainya program pengentasan kemiskinan, ternyata masih menjadi idola masyarakat. Baik bantuan berupa insfrastruktur yang berupa fisik atau bantuan berupa dana simpan pinjam.

Bantuan yang seharusnya menjadi rangsangan bagi masyarakat, harus selaras dengan budaya serta kearifan lokal yang ada di masyarakat. Karena sudah pasti budaya dan juga kearifan lokal disetiap daerah pasti akan berbeda satu sama lain. Serta hal hal kecil seperti kesenjangan sosial harus dapat diperhatikan baik oleh, relawan, KSM, UPK, BKM maupun fasilitator PNPM.

Kearifan lokal yang telah turun menurun dalam masyarakat, seharusnya menjadi modal awal bagi terciptanya keswadayaan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi pada saat program pugar rumah yang dilaksanakan oleh salah satu warga RT. 07 RW. I kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali Eko Sapardi (29).

Pada tahun 2007 dia mendapatkan bantuan pugar rumah, dengan nilai bantuan 3 juta rupiah. Dalam pelaksanaanya, bukan hanya tukang yang bekerja, tetapi sanak famili dan juga tetangga membantu pelaksanaan pemugaran rumahnya.

Rencananya uang bantuan sebesar 3 juta tersebut akan digunakan untuk mengganti kayu atap rumah dan juga memperbaiki teras rumah saja. Tetapi kenyataannya bukan hanya pekerjaan tersebut saja yang dikerjakan. Saat ditemui oleh SRB, Eko menuturkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sampai pada pekerjaan finishing tembok, berupa acian dan cat bukan hanya itu saja bahkan selama ini lantai rumahnya yang masih berupa cor rabat, digantikan dengan keramik.
Akhirnya dana 3 juta tersebut ternyata tidak cukup untuk melakukan pekerjaan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, Eko harus menambah pengeluaran untuk menutup kekurangan biaya sebanyak 2,5 juta, selain itu warga melalui ketua RT juga menyumbang dana sebesar 700 ribu untuk meringankan beban.

Hal tersebut kembali menegaskan bahwa partisipasi dan juga gotong royong yang menjadi suatu adat atau kebiasaan warga ternyata masih cukup tinggi, walapun saat ini ekonomi masyarakat sedang mengalami penurunan. Dan kearifan lokal tersebut harus lestari di masyarakat. thuk

Dana pengentasan kemiskinan naik 10 trilliun

Seiring dengan terus dijalankannya program pengentasan kemiskinan, yang digulirkan pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu sampai saat ini pemerintah dirasakan masih cukup konsisten dengan target pencapaian program tersebut. Yaitu mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat yang harus dapat ditekan seminimal mungkin pada tahun 2015, seperti yang tertuang dalam delapan butir kesepakatan internasional atau Millenium Development Goals (MDG’S). Yang salah satunya mengenai pemberantasan kelaparan dan kemiskinan.

Untuk menyikapi hal tersebut pada tahun 2010 pemerintah melalui Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Berencana menambah anggaran untuk program pengentasan kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan oleh Menkokesra yang baru Agung Laksono. Bahwa anggaran kemiskinan diperkirakan akan naik sekitar 10 trilliun menjadi 80 trilliun. “kalau dihitung - hitung semua program itu sebesar Rp 80 Triliun“ ungkap Agung Laksono disela - sela acara National Summit hari kedua, Jum’at 30 Oktober 2009.
Selain itu Menkokesra juga menyampaikan bahwa berbagai program upaya pengentasan kemiskinan, akan terus dilaksanakan tahun depan. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk merealisasikan target penurunan angka kemiskinan menjadi 8 sampai 10% dari target tahun ini yang sebesar 14,1%.

Selain itu dalam rangka mencapai sasaran yang ditentukan dalam APBN dan menyikapi perkembangan krisis global, maka pemerintah melakukan percepatan penanganan kemiskinan dalam 3 klaster. Dan pemerintah menempatkan program PNPM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam klaster 2 dan 3. yang diharapkan agar menjadi bantalan pengaman untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Demikian pula dengan program pemerintah yang berada di klaster 1 seperti Raskin, PKH, Jamkesmas, BLT dan BOS akan dapat berperan besar dalam penanganan dampak krisi global, jika dapat dilaksanakan pada triwulan ketiga 2009. thuk

SPN batalkan mogok kerja

2/11/09

Ketua SPN Boyolali Parjiman, pada hari senin membatalkan aksi mogok kerja. pembatalan ini sangat mendadak, karena pada hari sebelumnya pihak manajemen PT. SWA II Boyolali yang diwakili Agustinus Susanto Nugroho telah menyepakati tiga tuntutan dari para pekerja. kesepakatan ini terjadi disalah satu rumah makan di Boyolali sekitar pukul 10.30  yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

adapun isi kesepakatan itu antara lain. pertama, pesangon dan pensiun akan dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan undang - undang. kedua, Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) akan ditetapkan sesuai dengan Undang - undang. ketiga, apabila pekerja mengundurkan diri. maka pekerja tersebut akan mendapatkan hak sesuai dengan aturan yang ada. dengan disepakatinya ketiga poin tersebut, maka SPJN membatalkan aksi mogok kerja yang akan dilakukan keesok harinya. tug 

SPN gelar rapat koordinasi

1/11/09

PSP SPN PT. Sari Warna Asli II Boyolali, hari sabtu 31/10 menggelar rapat koordinasi dengan anggotanya. acara ini digelar untuk kesekian kalinya. hal ini dilakukan karena terjadi perselisihan dengan perusahaan tempat mereka bekerja. yaitu masalah perselisihan hak normatif. 

ketua SPN Parjiman, menegaskan kepada anggotanya perihal kesiapan aksi yang akan diadakan pada hari senin 2/11. SPN telah melayangkan surat pemberitahuan ke pihak perusahaan dan Disnakertrans pada 26/10. 

surat ini berisi tentang mogok kerja yang akan dilakukan oleh SPN dan seluruh anggotanya. langkah ini ditempuh karena berbagai upaya perundingan yang sudah dilakukan berkali-kali selalu mengalami jalan buntu. parjiman juga mengatakan, bahwa para anggota SPN yang melakukan mogok kerja agar tetap kompak dan solid  serta tidak anarkis. tug

Penyaluran BLM Tahap I tahun 2009

      Program P2KP yang berada di kalurahan Siswodipuran kecamatan Boyolali, melalui BKM Amanah Sejahtera. saat ini menyalurkan dana BLM tahap I yang disalurkan oleh 5 KSM. meliputi bidang lingkungan untuk insfrastruktur berupa selokan dan betonisasi jalan. yang berlokasi di RW. 8, RW. 9, RW. 12, RW. 15 dan RW. 16.

    adapun nilai total BLM sebesar Rp. 38.475.000,- sedangkan untuk bidang kesehatan atau sosial, diberikan untuk Program Makanan Tambahan (PMT) untuk balita. yang meliputi 20 Posyandu dengan total anggaran Rp. 4.275.000,- hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pengurus BKM Bambang Haryono.

     selain itu untuk pencairan BLM tahap II saat ini masih disusun oleh tim, yang selanjutnya nanti akan disalurkan pada tahun ini juga. joe

Forabi mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD Boyolali

Hari senin, tanggal 2 Nopember 2009 bertempat di ruangan Ketua DPRD Boyolali. Forabi mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD Boyolali, Slamet Paryanto. dalam audiensi tersebut hadir antara lain Sekjen Forabi Sasanti Rahayuningtyas, Kompip Boyolali Sinam. M.S dan juga perwakilan dari elemen Forabi, Nursetyanto, Purwanto, Tugiman, Siju, dan Suji.

dalam kesempatan tersebut ada beberapa point yang disampaikan oleh Forabi. yang pertama mendesak agar DPRD segera mengesahkan Ranperda Transparansi dan Partisipasi di Boyolali. dengan melibatkan stakeholder. yang mana diharapkan agar Perda tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan di Boyolali. serta memberikan jaminan bagi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga negara dalam menyusun kebijakan publik seperti Perda, APBD serta kebijakan lain.

kedua, Forabi mengusulkan agar dibentuk Forum Permusyawaratan. yang mana Forum tersebut dibuat dengan dasar Daerah Pemilihan (DP) yang fungsinya untuk menjadi ruang komunikasi politik antara wakil rakyat dengan rakyat. selain itu Forum tersebut menjadi ajang bagi wakil rakyat untuk menyampaikan segala sesuatu yang sedang terjadi di DPRD, serta menjadi sarana bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. selain itu forum tersebut nantinya juga sebagai Komunikasi pembangunan dan Pertanggungjawaban bagi wakil rakyat dalam melaksanakan mandat rakyat.

ketiga, Forabi juga menyampaikan agar dalam proses pembahasan sebuah kebijakan, masyarakat diberikan ruang, sekurang - kurangnya untuk mengikuti proses sidang paripurna, Komisi, badan anggaran. hal tersebut bukan bertujuan merebut kewenangan DPRD, namun semata - mata agar menjamin keterwakilan dan kedaulatan rakyat.

selain beberapa hal tersebut diatas. Forabi yang diwakili Sinam, menyampaikan selamat kepada ketua DPRD atas terbentuknya Alat Kelengkapan (Alkap) DPRD. dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa beliau merasa sangat senang atas inisiatif Forabi untuk melakukan audiensi, dan juga membuka pintu kepada siapapun untuk dapat menyampaikan aspirasinya. ditambahkan pula bahwa saat ini DPRD sedang melakukan pendataan ulang mengenai hal - hal ataupun pekerjaan yang belum diselesaikan oleh anggota DPRD periode sebelumnya. serta akan menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan skala prioritas. (thuk)

Downloads Rekomendasi Forabi

BKM Ngudi Mulyo masuk dalam lima besar UPK dengan kinerja memuaskan

BKM Ngudi Mulyo mendapatkan predikat lima besar UPK dengan kinerja memuaskan.  hal tersebut diungkapkan oleh Taki, salah seorang fasilitator Kelurahan Pulisen. dia menambahkan bahwa indikator penilaian tersebut salah satunya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

selain itu dia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat Pulisen menunjukkan progress yang terus naik. hal tersebut diungkapkan Taki di sela - sela talkshow di studio SRB FM Sabtu (24/10). ditambahkan juga bahwa swadaya masyarakat Pulisen tergolong cukup tinggi.

ditambahkan juga bahwa hampir semua program yang diadakan oleh BKM melalui UPK, mendapatkan respon yang cukup baik. seperti contohnya Program Pugar Rumah, setiap ada warga yang mendapatkan bantuan dari PNPM. bukan hanya pemilik rumah dan tukang saja yang bekerja, tetapi tentangga sekitar juga akan membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.

diakhir acara Taki berpesan, agar pelaksanaan Program PNPM selanjutnya dapat berjalan dengan baik. dan juga kepada warga Pulisen khususnya agar lebuh dapat memanfaatkan perogram tersebut dengan baik dan soptimal mungkin.

Dana PNPM 2008 di Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) masih mengendap

Dana PNPM yang seharusnya terserap kemasyarakat, nyatanya belum semuanya bisa teralokasikan dengan baik. hal ini diungkapkan oleh Bupati Boyolali Sri Moeljanto, pada sambutan Pelatihan Tim Koordinasi PNPM Mandiri dan Labsite Pembangunan Partisipatif yang dilaksanaka senin (26/10) kemarin. menurut Bupati, hal tersebut tertuang dalam laporan  LHP BPKP. sampai saat ini dana yang disimpan oleh UPK dibank yang nilau diatas 50 juta, terjadi di kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Sawit, Sambi, Nogosari, Karanggede, Andong, Wonosegoro dan Juwangi.

selain itu bupati juga mengungkapkan bahwa Rasio Biaya Operasional (RBO) ada yang melebihi 45%. hal tersebut terjadi dikecamatan Ampel, Sawit, Selo, Ngemplak, Kemusu dan Juwangi. selain itu tunggakan pinjaman yang lebih dari 6 kali angsuran senilai kurang lebih Rp. 875,7 juta, terkonsentrasi di Kecamatan Kemusu, Juwangi, Sawit, Musuk, Karanggede, Cepogo, Selo dan Mojosongo.

Bupati juga menambahkan bahwa persoalan ini harus diselesaikan paling lambat hingga akhir Oktober. atau penyelesaian masalah tersebut akan masuk ke ranah hukum. karena hal tersebut menyangkut masalah administrasi dan hukum. selain itu Bupati menambahkan agar dalam pelaksanaan program selanjutnya hal tersebut tidak terulang lagi.

Lowongan CPNS Boyolali 2009

Penerimaan CPNS Kabupaten Boyolali 2009 

P E N G U M U M A N
Nomor : 810/07238/28/2009
TENTANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI PELAMAR UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI FORMASI TAHUN 2009

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

6. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 253.F/M.PAN/7/2009 tanggal 10 Juli 2009 Perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 Untuk Pelamar Umum, Tenaga Honorer dan Sekretaris Desa Tahun 2009.

7. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 506.P/M.PAN/9/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009.

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negari Sipil.

9. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2002.

10. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.169-2/99 tanggal 28 Agustus 2009 perihal Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun Anggaran 2009.

11. Surat Bupati Boyolali Nomor 810/06463/28/2009 tanggal 29 September 2009 perihal Permohonan Fasilitasi Pengadaan CPNS Daerah Formasi Tahun 2009 Dari Pelamar Umum yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Bersama ini diberitahukan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

lebih lanjut untuk formasi silakan download di link bawah atau klik disini

penyerapan program ekonomi belum maksimal

SRB 23 Oktober 2009

proram PNPM Mandiri merupakan program dari pemerintah pusat yang diimplementasikan didaerah. yang terdiri dari P2KP, PPK dan P3DT. program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. yang mana sasaran dari program ini adalah warga miskin, dengan menggunakan sarana fisik, ekonomi dan sosial sebagai stimulan saja.

namun masih banyak pemahaman masyarakat, bahwa program - program yang sudah digulirkan tersebut adalah program untuk membantu mereka secara fisik, baik berupa jalan, saluran, maupun sarana yang lain.

sebenarnya apabila masyarakat jeli dalam melihat program tersebut, ternyata banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. salah satunya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP). ini hanya salah satu sarana untuk memperkuat ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh perempuan.

seperti diutarakan oleh Suratmi, seorang ibu rumah tangga di kampung Wukirosari, Kel. Pulisen, Boyolali. ketika beliau diwawancarai SRB FM  mengutarakan bahwasannya belum pernah ada sosialisasi tentang program pinjaman bagi perempuan yang ada di P2KP. yang dia tahu saat ini hanya pinjaman dari kelurahan. padahal menurut dia, uang pinjaman SPKP tersebut bisa digunakan untuk menambah modal usahanya. 

yang berkaitan dengan program P2KP yang ada saat ini yang mereka tahu baru sebatas ada pinjaman dari kalurahan kepada Ibu-ibu pedagang kecil, nah program fisik seharusnya juga diimbangi dengan program ekonomi.

Kelurahan Pulisen Adakan Pemilihan Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM )

SRB FM 17 Oktober 2009

Sebagai sarana permusayawaratan desa ataupun yang lebih di kenal dengan relawan dalam program PNPM Mandiri tadi siang kalurahan Pulisen mengadakan pemilihan BKM yang diawali dengan pengiriman nama calon dari tiap-tiap RT kemudian dikumpulkan ditiap RW seterusnya nama yang terpilih di RW untuk mewakili di Kalurahan diadakan pemilihan pada tanggal 17 Oktober 2009 secara demokrasi dan berjalan lancar.

Adapun nama BKM di Pulisen adalah BKM Ngudi Mulyo dengan koordinator BKM Bpk Ahmad Joko Nugroho dengan beranggotakan 13 orang yang terdiri dari 6 perempuan dan 7 laki-laki jadi kalau ngomong tentang kesetaraan gender menurut Iwan ini sudah bisa mewakili kuota tentang perempuan karena dari 13 anggota BKM ada 6 perempuan artinya sekitar 45 % di isi oleh kader perempuan dari hasil pertemuan di Kalurahan Pulisen diharapkan para relawan benar-benar menjadi wakil dari masyarakat dalam menampung aspirasinya.

serangan hama merambah ketanaman lain

22/10/09. Seperti diberitakan beberapa waktu yang lalu, setelah tanaman pepaya yang diserang hama yang berwarna putih. saat ini serangan hama mulai meluas ke tanaman lain. seperti diungkapkan salah seorang petani, Wiyono. bahwa saat ini serangan hama sudah mulai merusak tanaman singkong miliknya yang sudah berumur 2 bulan. "serangan hama ini sudah berlangsung selama dua minggu, dan sudah merusak hampir dua pertiga ladang saya"  lanjutnya.

Dari pantauan SRB, ternyata bukan hanya tanaman milik Wiyono saja yang diserang hama. tapi serangan hama ini juga sudah merusak ladang pepaya dan singkong di sekitar ladang milik Wiyono. seperti Wiyono, Sardi juga mengalami hal yang sama. " sebenarnya saya sudah berusaha mencegahnya mas, dengan cara menyemprotkan petisida dan mencoba mbrongot (membakar-red) hama yang sudah menempel." ujarnya.

"tapi sia-sia mas, setelah hama itu hilang. selang dua hari tanaman singkong saya sudah di tempeli lagi" lanjutnya. memang serangan hama ini pada mulanya merusak daun, kemudian setelah daun tersebut kering hama akan berpindah ke batang pohon. tidak seperti tanaman pepaya yang langsung merusak buahnya, saat ini baik Wiyono maupun Sardi belum pernah mencoba melihat hasil singkong yang sudah diserang hama, mereka berdua belum mengetahui apakah buah singkongnya tetap sehat ataukah akan rusak.

diakhir pembicaraan Sardi menambahkan agar instansi terkait segera membantu para petani, supaya hasil pertanian bisa mendapatkan hasil yang baik. 

Papan informasi P2KP belum dipergunakan secara optimal

21/10/09. Papan informasi yang semestinya diperuntukkan sebagai sarana penyampaian program, ternyata penggunaanya belum bisa optimal. terbukti di beberapa tempat papan informasi tersebut masih kosong tanpa ada satu kertaspun yang ditempel. namun yang lebih memprihatinkan malah dibeberapa tempat, papan informasi tersebut digunakan sebagai sarana kampanye.

Bukan hanya itu, bahkan sampai sekarang masih ada beberapa papan informasi P2KP masih tertempel stiker Caleg. seperti contohnya papan informasi yang berada di kampung Wukirosari, Pulisen, Boyolali yang ada dibawah naungan BKM Ngudi Mulyo di KSM Anggrek. padahal itu sebagai sarana penyampaian program P2KP bukan sebagai sarana kampanye. 

Setali tiga uang dengan hal tersebut, di kampung Sidomulyo, Pulisen, Boyolali. Papan informasi malah digunakan sebagai sarana promosi bagi produk.

Disadari atau tidak hal tersebut membuktikan bahwa program yang seharunya berjalan sebagai sarana untuk menyejahterakan masyarakat dan mengangkat harkat hidup warga miskin, ternyata masih kurang dimanfaatkan warga.  

Petani Bendosari panen tembakau

Para petani tembakau Desa Bendosari Kec. Sawit cukup puas dengan hasil panennya. Karena pada bulan ini tanaman tembakau nereka mulai dipanen, bahkan sudah ada yang selesai panennya.Pak Pardiyo misalnya, dia memiliki lahan seluas kurang lebih 3.500 meter pesegi dan dia menuturkan pada SRB bahwa hasil panen tembakaunya laku dengan harga cukup tinggi. yakni laku seharga Rp.9.500.000,-. 

harga sebesar itupun dia menjualnya dengan tergesa-gesa. Jika dia sedikit bersabar saja mungkin harga tembakau miliknya bisa terjual sampai Rp.11.000.000,-.  saat ditanya apakah ada hambatan dengan proses yang ada saat ini. Pak Pardiyo menuturkan bahwa tidak ada hambatan yang berarti, mulai dari proses pembibitan, penanaman, pemupukan sampai dengan panen tembakau. 

Disnakertrans menginisiasi persetujuan SPN dan Gasbindo

13/10/09 terkait dengan perselisihan yang terjadi pada dua serikat pekerja yang ada di PT. SWA maka kepala Disnakertrans Sugiyanto. SH memanggil ketua SPN dan Gasbindo. hal ini dilakukan karena pada pertemuan sebelumnya yakni kamis 8/10/09 Gasbindo menerima tawaran dari perusahaan. tentang JPK sebesar 20% untuk karyawan saja. sedangkan SPN dengan tegas menolak keputusan tersebut karena hal tersebut bertentangan dengan UU.No. 03 tahun 1992.

akhirnya dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa keputusan antara lain :

1. JPK disepakati untuk suami, istri dan satu orang anak.
2. JPK dikelola di perusahaan
3. Besarnya prosentase dibicarakan lebih lanjut
4. Pembayaran pesangon dicicil 3x maksimum selama 6 bulan

namun persetujuan tersebut tidak serta merta mencabut keputusan Gasbindo. Sebelumnya pada tanggal 11/10/09 bertempat di kantor DPC SPN Boyolali, PSP SPN melakukan koordinasi dengan perwakilan anggota. hal ini dilakukan terkait perselisihan yang terjadi diperusahaan. dalam kesempatan itu bendahara SPN Tasminah menyampaikan bahwa telah terjadi 20 kali pertemuan dengan perusahaan namun belum ada keputusan yang memuaskan, karena perusahaan tetap bersikukuh untuk memberikan JPK 20 % hanya bagi karyawan, dan tidak termasuk keluarganya. dan juga menyayangkan tindakan perusahaan yang sudah mensosialisasikan kepada semua karyawan.

dalam kesempatan itu, ketua SPN minta pandangan umum untuk mengambil langkah - langkah yang harus dilakukan. dari beberapa masukan perwakilan, disepakati bahwa akan melakukan mogok kerja, sebagai sikap protes terhadap perusahaan, selain dihari oleh perwakilan SPN PT.SWA II pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan dari SPN PT.SWA. III dan IV. mereka juga sepakat untuk melakukan mogok  secara serempak. karena perusahaan tetap pada keputusannya, yang jelas-jelas melanggar UU ketenagakerjaan tersebut. 

Mediasi antara Serikat pekerja dan PT. Sari Warna Asli II Boyolali kembali gagal

Mediasi gagal

Perselisihan hubungan industri antara pekerja dan PT. Sari Warna Asli II Boyolali yang sudah beberapa waktu menemui jalan buntu, tanggal 8/10/09 upaya mediasi dilakukan lagi. mediasi tersebut dimulai pukul 10.30 Wib, dan dipimpin oleh Agus Purwanto. dalam mediasi ini Disnakertrans menegaskan agar masalah ini selesai dalan kesempatan itu juga. 

Namun kenyataannya hal tersebut masih jauh dari harapan kedua belah pihak, karena pihak perusahaan melalui kuasa hukumnya Usman. SH. menyatakan bahwa perusahaan belum mempumyai regulasi / patokan yang jelas mengenai usia pensiun bagi pekerja. dan juga JPK hanya sebesar 20% untuk karyawan tidak termasuk bagi keluarga karyawan. 

tetapi ketua SPN Parjiman menolak dengan tegas keputusan perusahaan tersebut dan akan mengambil langkah yang lain. berbeda dengan SPN ternyata Gasbindo melalui ketuanya Suparno bisa menerima dan bisa memahami keputusan yang diambil oleh perusahaan tersebut. melihat tersebut SPN meminta agar mediasi diakhiri dengan keputusan Deathlock. dan juga SPN mempersilakan Gasbindo jika mereka menerima tawaran tersebut karena itu adalah hak mereka dan juga dikarenakan anggota Gasbindo cuma minoritas di perusahaan tersebut. demikian disampaikan oleh ketua DPC SPN Boyolali.

Kontroversi Gasbindo

Sementara itu keputusan ketua Gasbindo yang menerima tawaran tersebut membuat semua karyawan terkejut. Dengan berdasarkan keputusan tersebut maka pihak perusahaan melalui pimpinan departemen masing - masing  melakukan sosialisasi mengenai keputusan JPK sebesar 20% hanya bagi karyawan tersebut. Tetapi disisi lain keputusan tersebut tidak berlaku jika SPN belum menyetujui keputusan tersebut, karena SPN memiliki anggota yang lebih banyak diperusahaan tersebut. dan juga hanya SPN yang mempunyai hak melegetimasi senua kesepakatan yang ada.

Disisi lain ternyata internal Gasbindo juga belum bisa menerima keputusan tersebut. Yanto nisalnya dia mempertanyakan kapasitas Suparno yang menerima keputusan tersebut. pasalnya selama ini Gasbindo tidak pernah meminta pertimbangan seluruh anggotanya. ketika ditanyai SRB, apakah dia menerima tawaran tersebut dengan tegas dia menolak keputusan tersebut, dan menyayangkan keputusan yang diambil oleh Suparno. Walaupun secara institusi Gasbindo menerima tawaran tersebut, tetapi dia akan mengklarifikasi dengan Suparno dalam waktu dekat. karena SPN dengan gigih menolak tawaran tersebut, tetapi Gasbindo tidak. 

Disnaker panggil Direksi PT. Sari Warna Asli Boyolali

Terkait perselisihan hubungan industrial yang terjadi di PT. Sari Warna Asli Boyolali. maka Dinas Tenaga Kerja memanggil pihak direksi dan serikat pekerja yang ada diperusahaan tersebut. surat yang ditandatangani kepala Disnaker Sugianto, SH tersebut berupaya untuk mempertemukan pihak pengusaha dengan wakil karyawan. dalam hal ini Serikat Pekerja Nasional ( SPN ) yang diwakili oleh Parjiman dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia ( Gasbindo ) yang diwakili oleh Suparno. dan pihak pengusaha diwakili oleh kuasa hukummya, Usman. SH.

Namun dalam pertemuan yang mengagendakan mediasi tersebut, ternyata tidak menghasilkan keputusan yang konkret. menurut Parjiman dan Suparno, dalam pertemuan tersebut kuasa hukum dapi perusahaan justru lebih banyak mempersoalkan surat panggilan tersebut. akhirnya mediasi yang melibatkan ketiga elemen tersebut tidak membuahkan keputusan apapun, dan akan dilanjutkan pertemuan berikutnya. 

Rapat paripurna istimewa diwarnai hujan interupsi

senin 19/10/09 sidang paripurna istimewa DPRD II Boyolali diwarnai hujan interupsi. setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua sementara dewan Slamet Paryanto dari FPDIP. sesaat kemudian setelah palu digedok oleh Slamet Paryanto, Turisti Hindriya dari FPAN langsung melakukan interupsi, yang mempertanyakan perihal dasar hukum rapat paripurna istimewa. 

Karena dalam hal ini tata tertib belum disahkan, ini terkait dengan surat undangan yang tertanggal 15 Oktober 2009 dan telah diterima oleh semua anggota dewan telah ditandatangani ketua DPRD definitif, padahal ketua dewan definitif baru akan diambil sumpahnya pada rapat paripurna istimewa pada hari ini.  karena ini akan berimplikasi pada proses hukum dan dianggap sebagai pemalsuan dokumen. 

Menurut Turisti, kedua surat tersebut harus ditarik dari anggota dewan dan rapat paripurna baru dapat dilanjutkan, namun tidak mendapatkan respon dari ketua dewan sementara. kemudian menurut thontowi Jauhari dari FPAN, surat - surat tersebut harus dicabut dan batal demi hukum karena bertentangan dengan undang - undang, demi menjaga nama baik kelembagaan DPRD.

Situasi sempat memanas ketika fraksi FPDIP tetap meminta untuk acara sidang tetap dilanjutkan, dengan agenda tunggal pengambilan sumpah jabatan. Anggota FPAN Mulyanto setuju acara dilanjutkan, namun surat undangan yang dipersoalkan harus dicabut terlebih dahulu. Turisti sempat berkonsultasi dengan hakim dari Pengadilan Negeri Boyolali perihal surat tersebut, sesaat kemudian Turisti berbicara dengan ketua dewan agar ketua dewan mengabaikan perihal surat undangan tersebut.

Setelah konsultasi tersebut rapat dilanjutkan dengan agenda pengambilan sumpah jabatan ketua dewan dan wakil ketua oleh ketua Pengadilan Negeri Boyolali. dan Slamet Paryanto dari FPDIP sebagai ketua dewan periode 2009 - 2014 serta H. Fuadi dari Fraksi Nurani Partai Golkar (FNPG), Sudjadi dari Fraksi Demokrat dan Thontowi Jauhari dari FPAN sebagai wakil ketua dewan. 

serangan hama membuat petani rugi

serangan hama yang menyerang tanaman pepaya, membuat petani mengalami kerugian yang besar. pasalnya tanaman yang terserang hama tersebut membuat tanaman langsung mati dan buahnya menjadi layu dan busuk. salah satu petani pepaya Sugito. bahwa tanaman pepaya yang terserang akan mati dalam waktu 6 - 8 hari. lanjut Sugito setelah hama menempel pada daun, daun akan layu dan kering dan akan menyerang buah serta pohon pepaya secara bersamaan.

selain itu biasanya pohon pepaya yang sehat dapat dijadikan makanan ternak, tetapi pohon pepaya yang terserang hama berwarna putih tersebut oleh para petani tidak berani dijadikan makanan ternak, karena para petani takut jika pohon pepaya tersebut beracun. saat ini dipasaran harga pepaya naik drastis, yang biasanya satu buah pepaya ukuran sedang dihargai Rp. 3.500,- s/d Rp. 4.000,- melonjak menjadi Rp. 7.000,- s/d Rp. 8.000,- perbuah.

Sugito menambahkan, bahwa biasanya tanaman pepaya miliknya seluas kurang lebih 2.000 M2. mampu menghasilkan uang sekitar Rp. 450.000,- perbulan tapi saat ini tidak satupun tanaman pepayanya yang masih hidup. dia juga pernah mencoba memberikan pestisida pada beberapa tanaman pepayanya, tapi hasilnya nihil. Selang 3 hari pasca penyemprotan pestisida, hama yang sebelumnya pergi akan kembali lagi lebih banyak. Dan juga dia ungkapkan bahwa belum ada bantuan dari instansi terkait, karena ini adalah salah satu produk lokal yang menjadi andalan petani saat ini. dan juga tani mengharapkan adanya perhatian dari program - program yang langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat, seperti P2KP, PNPM Mandiri maupun PPK. petani sebenarnya juga berharap banyak dengan program tersebut karena tanaman pepaya adalah salah satu penyangga ekonomi rakyat.

berdayakan ekonomi rakyat melalui koperasi

Masyarakat berharap kepada pemkab Boyolali untuk kembali melakukan revitalisasi terhadap koperasi sebagai basis penguatan ekonomi Rakyat. Hal ini yang mengemuka dalam Diskusi Warga yang diselenggarakan oleh FORABI (Forum Rakyat Boyolali) dan KOMPIP (Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik) Boyolali di sebuah rumah makan sabtu kemarin.

Dalam perkembangan dewasa ini, banyak lembaga ekonomi warga yang dibangun oleh warga sendiri menunjukan perkembangan yang baik,sehingga pemerintah wajib mendukungnya, ungkap pak Gito ketua Kelompok Lumbung Dana Komunitas “Ngudi Rahayu” desa semawung andong.

Pak gito mencontohkan kelompoknya yang sudah berdiri sejak 19 tahun yang lalu ini saat inisudah memiliki aset lebih 25 juta dalam bentuk lumbung gabah 3 ton uang simpan pinjam 3 juta kambing sudah ada 11 ekor dengan bergulir sudah ada 3 (Tiga) kali guliran. “tapi bukan besarnya aset yang perlu di utamakan mas, karena yang terpenting adalah mewujudkan kesejahteraan anggota” tandas pak gito, “kami sudah memiliki lumbung pangan, dan warga yang membutuhkan bisa meminjam dari lumbung, baru saat panen mereka mengembalikan” imbuh pak gito.

Perlu konsolidasi ekonomi warga
Sementara itu Akbarudin Arif dari KOMPIP menyampaikan bahwa dari judul acara Diskusi Warga dengan tema mengelola lumbung dana membangun ekonomi rakyat. Kata rakyat menjadi penting, lalu dengan sudut pandang rakyat apa bedanya bila bukan rakyat dan bukan koperasi. “Sebetulnya dalam beberapa hal kita percaya ada kelebihan koperasi” terang akbar. “Kita lihat dari gotong-royongnya , kolektifitasnya, atau kebersamaannya yaitu cara mengelola dan membagi keuntungannya” Imbuh Akbar.


Menanggapi yang disampaikan oleh pak gito dan akbar, Pak Mulyoto mengatakan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan fungsi sebagai pembina koperasi. “Kami mengehendaki adanya kelompok-kelompok usaha bisa dengan membentuk satu pra koperasi lalu akan kami fasilitasi, harapannya ke depan seluruh RT,RW minimal Desa ada koperasi seperti di wonogiri” tutur pak Mulyoto. Beliau juga mengatakan bahwa Sekarang dari bupati menyampaikan pinjaman dana bergulir yang memiliki usaha produktif bisa diajukan. “Ini semua merupakan program terobosan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Boyolali” kata pak mulyoto.

Dana Terbatas
Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan Amin Wahyudi yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa Boyolali mengalami kekurangan anggaran, namun ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memperhatikan masyarakat. “Menyejahterakakan masyarakat adalah kewajiban mau tidak mau suka tidak suka dengan keuangan cukup tidak cukup” tegas amin. ”apabila pemerintah tidak melakukannya berarti telah melanggar undang-undang” tegas amin.

Diskusi ini mengeluarkan lima rekomendasi yang dihasilkan sebagai berikut : Pertama Pembangunan di Boyolali harus bertumpu kepada potensi lokal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sehingga kekayaan yang dimiliki oleh boyolali bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kedua Pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi dan kelompok usaha ekonomi yang tumbuh di tengah masyarakat perlu digalakkan. Ketiga Pemkab wajib memfasilitasi percepatan konsolidasi ekonomi rakyat melalui Koperasi dengan menitik beratkan pada desa sebagai basis pengembangan dan RT (Rukun Tetangga) sebagai basis pemberdayaan.

Keempat Pemkab bukan sekedar memberikan bantuan keuangan bagi kelompok kelompok masyarakat, tetapi wajib membina dan memfasilitasi pencapaian visi kesejahteraan warga sehingga dana dana yang tersalurkan kepada masyarakat akan bermanfaat dan mampu mengurangi kemiskinan. Pembangunan ekonomi bukan hanya urusan bagi bagi anggaran, tetapi merencanakan dengan sungguh sungguh strategi pengembangan ekonomi warga berbekal pendanaan yang ada di masyarakat dan dukungan pemerintah.

Kelima Percepat revitalisasi Koperasi di Boyolali. Lima ini diharapkan akan menjadi arah bagi pengembangan ekonomi rakyat di Boyolali pinta sasanti rahayuningtyas sekjen forabi. “Forabi akan bersama sama dengan kelompok kelompok warga yang ada di Boyolali untuk membangun ekonomi rakyat” santi menutup pembicaraan sekaligus mengakhiri proses diskusi.

SRB berpartisipasi dalam acara Festival Mata Air 2009 di umbul Senjoyo

Tanggal 09 s/d 11 Oktober 2009 SRB FM ikut berpartisipasi dalam acara Festival Mata Air ke IV 2009, yang diadakan di umbul Senjoyo Tengaran. dalam acara tersebut SRB melakukan siaran langsung dari arena festival. selain itu selama festival SRB juga melakukan Talkshow dan Workshop tentang radio komunitas. selain itu SRB juga bekerjasama dengan Combine dalam melaksanakan peliputan, talkshow dan workshop. 

dalam festival tersebut panitia membuat 4 stage / panggung pertunjukan yang menampilkan berbagai kesenian mulai dari reog, wayang, orkestra, dan musik modern. selain itu penampilan grup musik dari mancanegara yang paling mencuri perhatian. juga diadakan bazar / pameran yang menempati camping ground diatas umbul senjoyo. 

menurut panitia penyelenggara, festival selama 3 hari tersebut menyedot pengunjung 10.000 - 15.000 orang. tetapi kemungkinan ini adalah festival yang terakhir diadakan di senjoyo, karena respon dari Pemda setempat kurang, sebenarnya festival seperti ini yang dibutuhkan selain untuk hiburan juga sebagai sarana berkumpulnya komunitas dari berbagai latar belakang yang berbeda. yang paling penting adalah sebagai sarana penyadaran pentingnya melestarikan alam agar tidak rusak, karena saat ini debit air di senjoyo  turun secara drastis.  (unthuk)

Kebutuhan Hidup Layak Untuk Kabupaten Boyolali Rp. 744.000,-

5 September 2009 SRB FM

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Boyolali selama 6 bulan dari Maret—Agustus 2009 maka angka rata-rata kebutuhan Hidup Layak di Boyolali sebesar Rp.744.000 . Demikian diungkapkan ketua SPSI Aryoko ditempat kerjanya.

Tim survey yang terdiri dari unsure pengusaha , buruh dan pemerintah telah mendapatkan angka rata-rata KHL seperti di atas. Namun menurut ketua SPSI angka ini jauh dari yang diharapkan , karena fakta dilapangan harga telah melambung tinggi memasuki Ramadlan dan menjelang Idul Fitri . Dan survey ini tidak realistis kenapa, karena hasil survey tahun 2009 ini akan diterapkan pada tahun 2010 , dengan harga kebutuhan sudah pasti naik dari tahun ketahun , ini senada diungkapkan oleh ketua Gasbindo Suparno bahwa KHL terlalu rendah sehingga mengharap kepada pemkab untuk mengabaikan hasil survey atau diadakan survey ulang sehingga tercapai angka yang dapat mensejahterakan para buruh dan keluarganya, juga ditambahkan oleh Tugiman seorang aktifis buruh di Boyolali bahwa survey yang dilakukan dengan standart lajang ini harus dirubah karena pada kenyataanya para buruh ini sebagian besar sudah berkeluarga dan juga akan membentuk sebuah keluarga.

Jadi jika tetap dipaksakan dengan standar lajang maka jangan harap buruh dan keluarganya aklan sejahtera. Sebagai contoh UMK sekarang Rp. 718.000 atau Rp 24.000/hari ini sangat belum bias mencukupi kebutuhan hidup dalam keluarga

Serikat Pekerja Nasional PT Sari Warna Asli Gelar Koordinasi

SRB 13 september 2009

Bertempat dimarkas DPC SPN yang berlokasi di Randusari , Teras , Boyolali para buruh PT SWA nerkumpul untuk membahas kondisi perusahaan saat ini . Dalam kesempatan ini ketua SPN PT SWA Bpk. Parjiman menyampaikan kronologis keputusan lesan Direkitur PT SWA tentang peniadaan pensiunan atau pesangon dan JPK hanya untuk karyawan saja .

Keputusan ini sungguh bertentangan dengan UU ketenagakerjaan, dalam kesempatan itu hadir pula ketua DPC SPN Wahono yang turut memberikan arahan untuk mengambil langkah –langkah hokum untuk mengembalikan hasil normative pada buruh.Ada 2 alternatif yaitu dengan menyampaikan pendapat dimuka umum atau mogok kerja, para anggota sepakat dengan pilihan pertama akan mempersiapkan pertemuan berikutnya sebagai langkah awal dalam mensikapi hal tersebut.

Bendan sentra produksi tahu

SRB 18 September 2009

Tahu merupakan makanan yang sesring dibutuhkan kita semua sebagai lauk, meski demikian tidak banyak yang tahu bagaimana dan dimana produk lauk ini dibuat. Kita lihat diWilayah Bendan adalah salah satu sentra produksi Tahu , ada sekitar 8 perusahaan diwilayah ini , Bapak Jiyo misalnya ia menekuni usaha ini sudah cukup lam mulai tahun 90-an dan cara pembuatanya juga sederhana , dari bahan kedelai yang digiling hingga jadi cairan hingga dipanasi dan dicetak jadi tahu.Mendekati lebaran permin taan naik drastic mulai dari ibu-ibu yang bikin persiapan buka puasa sampai pasaran pun melonjak hal ini tidak aneh karena harga yang relative murah dan mudah diolah oleh ibu rumah tangga apalagi untuk keluarga yang pas-pasan . Dengan usah ini diharapkan pemkab lebih melihat apa yang ada dimasyarakat untuk peningkatan kesejahteraan para pengusaha kecil ini.

Kepala DISNAKERTRANSOS Hadiri Lanjutan Rapat Koordinasi SPN PT SWA

SRB 27 September 2009

Rapat koordinasai Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan PT Sari Warna Asli dengan para anggota yang digelar pada 27 September 2009 tampak lain karena dalam kesempatan ini ada pihak pemerintah yaitu Kepala Disnaskertransos Bpk . Giyanto turut hadir disitu meski mengakui beliau tidak diundang dalam acara tersebut, ini dalam rangka turut prihatin terhadap kondisi di PT Sari Warna Asli , dalam kesempatan itu Kepala Disnaskertransos berjanji akan menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya dan menghindari demo ataupun unjukrasa agar Boyolali tetap dalam keadaan yang kondusif. Namun para anggota tetap tidak puas diantaranya Tugiman dan Mujiri minta ketegasan waktu penyelesaian, deadline jangan sampai ditunda-tunda karena masalah ini telah berjalan 1 bulan diperusahaan kami, jika terus berlarut-larut maka kasihan buruh dan karyawan.

Agenda 100 hari Fraksi Amanat Nasional Kabupaten Boyolali

SRB 4 September 2009

Saat yang dinanti-nanti tiba oleh sebagian Calon terpilih dari berbagai partai Politik, dimana Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Boyolali sudah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2009 , 45 anggota Dewan yang hadir kelihatan segar dengan tatapan mata yang ceria karena mulai saat itu resmi menjadi anggota DPRD Boyolali , dari mulai pengucapan sumpah tampak serius dan yakin akan memenuhi semua aspirasi dari rakyat , namun dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di DPRD masih kelihatan biasa-biasa saja karena masih menunggu aturan mengenai SUSDUK dari pusat ini bisa menjadi antrian kegiatan seperti penyusunan Kenggotaan dan pengurus DPRD mulai pembuatan Ttib sampai penyusunan pengurus , dari kesekian Dewan mereka sibuk masing-masing ada yang menyiapkan dan melobi untuk agenda penyusunan Fraksi di partainya , namun ada yang lain dari partai atau Dewan yang ada di Boyolali hal ini dilakukan oleh anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional ( PAN ) yang dalam wadahnya di Fraksi PAN mereka sambil menunggu aturan yang belum ada untuk mengoptimalkan fungsi dan peran anggota legislative Fraksi PAN DPRD Kabupaten Boyolali mengadakan Program Seratus Hari Fraksi PAN dengan berbagai kegiatan dengan maksud untuk menentukan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tentunya dengan bebrapa agenda penting mulai dari Expose fakta integritas dengan agenda program 100 hari , ini merupakan agenda awal untuk memulai kegiatan , dilanjutkan dengan membedah kemampuan Fiskal Pemerintah kabupaten bersama Bappeda dengan tolok ukur APBD kabupaten Boyolali 5 tahun terakhir dengan ukuran lebih condong pada perspektif ke rakyat atau ke pejabat yang nantinya akan menjadi issu politis di bidang fiskal Kabupaten Boyolali , dilanjutkan kajian pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi lebih menekankan pada akses bagi masyarakat mulai dari perencanaan , pelaksanaan, Monev dan persoalan kemudian kajian Pembangunan Pendidikan ini lebih ditekankan pada kualitas pendidikan , akses bagi rakyat miskin , profesionalisme pendidik yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal ada 8 standar pendidikan , selanjutnya ada kajian mengenai sector pertanian ini berkaitan dengan kebijakan Pemkab dibidang pertanian , produk unggulan , pemetaan wilayah pertanian serta sector pertanian menjadi income petani yang strategis sebagai kegiatan yang terakhir adalah kajian pembangunan di bidang kesehatan ini lebih di tekankan pada pelayanan masyarakat miskin seperti Jamkesmas dan Jamkesda , nah itu serangkaian kegiatan wakil rakyat kita ada yang melakukan inovasi –inovasi untuk mengisi serta meningkatkan SDM legislatif di Boyolali.