Masyarakat berharap kepada pemkab Boyolali untuk kembali melakukan revitalisasi terhadap koperasi sebagai basis penguatan ekonomi Rakyat. Hal ini yang mengemuka dalam Diskusi Warga yang diselenggarakan oleh FORABI (Forum Rakyat Boyolali) dan KOMPIP (Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik) Boyolali di sebuah rumah makan sabtu kemarin.
Dalam perkembangan dewasa ini, banyak lembaga ekonomi warga yang dibangun oleh warga sendiri menunjukan perkembangan yang baik,sehingga pemerintah wajib mendukungnya, ungkap pak Gito ketua Kelompok Lumbung Dana Komunitas “Ngudi Rahayu” desa semawung andong.
Pak gito mencontohkan kelompoknya yang sudah berdiri sejak 19 tahun yang lalu ini saat inisudah memiliki aset lebih 25 juta dalam bentuk lumbung gabah 3 ton uang simpan pinjam 3 juta kambing sudah ada 11 ekor dengan bergulir sudah ada 3 (Tiga) kali guliran. “tapi bukan besarnya aset yang perlu di utamakan mas, karena yang terpenting adalah mewujudkan kesejahteraan anggota” tandas pak gito, “kami sudah memiliki lumbung pangan, dan warga yang membutuhkan bisa meminjam dari lumbung, baru saat panen mereka mengembalikan” imbuh pak gito.
Perlu konsolidasi ekonomi warga
Sementara itu Akbarudin Arif dari KOMPIP menyampaikan bahwa dari judul acara Diskusi Warga dengan tema mengelola lumbung dana membangun ekonomi rakyat. Kata rakyat menjadi penting, lalu dengan sudut pandang rakyat apa bedanya bila bukan rakyat dan bukan koperasi. “Sebetulnya dalam beberapa hal kita percaya ada kelebihan koperasi” terang akbar. “Kita lihat dari gotong-royongnya , kolektifitasnya, atau kebersamaannya yaitu cara mengelola dan membagi keuntungannya” Imbuh Akbar.
Menanggapi yang disampaikan oleh pak gito dan akbar, Pak Mulyoto mengatakan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan fungsi sebagai pembina koperasi. “Kami mengehendaki adanya kelompok-kelompok usaha bisa dengan membentuk satu pra koperasi lalu akan kami fasilitasi, harapannya ke depan seluruh RT,RW minimal Desa ada koperasi seperti di wonogiri” tutur pak Mulyoto. Beliau juga mengatakan bahwa Sekarang dari bupati menyampaikan pinjaman dana bergulir yang memiliki usaha produktif bisa diajukan. “Ini semua merupakan program terobosan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Boyolali” kata pak mulyoto.
Dana Terbatas
Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan Amin Wahyudi yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa Boyolali mengalami kekurangan anggaran, namun ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memperhatikan masyarakat. “Menyejahterakakan masyarakat adalah kewajiban mau tidak mau suka tidak suka dengan keuangan cukup tidak cukup” tegas amin. ”apabila pemerintah tidak melakukannya berarti telah melanggar undang-undang” tegas amin.
Diskusi ini mengeluarkan lima rekomendasi yang dihasilkan sebagai berikut : Pertama Pembangunan di Boyolali harus bertumpu kepada potensi lokal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sehingga kekayaan yang dimiliki oleh boyolali bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kedua Pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi dan kelompok usaha ekonomi yang tumbuh di tengah masyarakat perlu digalakkan. Ketiga Pemkab wajib memfasilitasi percepatan konsolidasi ekonomi rakyat melalui Koperasi dengan menitik beratkan pada desa sebagai basis pengembangan dan RT (Rukun Tetangga) sebagai basis pemberdayaan.
Keempat Pemkab bukan sekedar memberikan bantuan keuangan bagi kelompok kelompok masyarakat, tetapi wajib membina dan memfasilitasi pencapaian visi kesejahteraan warga sehingga dana dana yang tersalurkan kepada masyarakat akan bermanfaat dan mampu mengurangi kemiskinan. Pembangunan ekonomi bukan hanya urusan bagi bagi anggaran, tetapi merencanakan dengan sungguh sungguh strategi pengembangan ekonomi warga berbekal pendanaan yang ada di masyarakat dan dukungan pemerintah.
Kelima Percepat revitalisasi Koperasi di Boyolali. Lima ini diharapkan akan menjadi arah bagi pengembangan ekonomi rakyat di Boyolali pinta sasanti rahayuningtyas sekjen forabi. “Forabi akan bersama sama dengan kelompok kelompok warga yang ada di Boyolali untuk membangun ekonomi rakyat” santi menutup pembicaraan sekaligus mengakhiri proses diskusi.
Dalam perkembangan dewasa ini, banyak lembaga ekonomi warga yang dibangun oleh warga sendiri menunjukan perkembangan yang baik,sehingga pemerintah wajib mendukungnya, ungkap pak Gito ketua Kelompok Lumbung Dana Komunitas “Ngudi Rahayu” desa semawung andong.
Pak gito mencontohkan kelompoknya yang sudah berdiri sejak 19 tahun yang lalu ini saat inisudah memiliki aset lebih 25 juta dalam bentuk lumbung gabah 3 ton uang simpan pinjam 3 juta kambing sudah ada 11 ekor dengan bergulir sudah ada 3 (Tiga) kali guliran. “tapi bukan besarnya aset yang perlu di utamakan mas, karena yang terpenting adalah mewujudkan kesejahteraan anggota” tandas pak gito, “kami sudah memiliki lumbung pangan, dan warga yang membutuhkan bisa meminjam dari lumbung, baru saat panen mereka mengembalikan” imbuh pak gito.
Perlu konsolidasi ekonomi warga
Sementara itu Akbarudin Arif dari KOMPIP menyampaikan bahwa dari judul acara Diskusi Warga dengan tema mengelola lumbung dana membangun ekonomi rakyat. Kata rakyat menjadi penting, lalu dengan sudut pandang rakyat apa bedanya bila bukan rakyat dan bukan koperasi. “Sebetulnya dalam beberapa hal kita percaya ada kelebihan koperasi” terang akbar. “Kita lihat dari gotong-royongnya , kolektifitasnya, atau kebersamaannya yaitu cara mengelola dan membagi keuntungannya” Imbuh Akbar.
Menanggapi yang disampaikan oleh pak gito dan akbar, Pak Mulyoto mengatakan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan fungsi sebagai pembina koperasi. “Kami mengehendaki adanya kelompok-kelompok usaha bisa dengan membentuk satu pra koperasi lalu akan kami fasilitasi, harapannya ke depan seluruh RT,RW minimal Desa ada koperasi seperti di wonogiri” tutur pak Mulyoto. Beliau juga mengatakan bahwa Sekarang dari bupati menyampaikan pinjaman dana bergulir yang memiliki usaha produktif bisa diajukan. “Ini semua merupakan program terobosan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Boyolali” kata pak mulyoto.
Dana Terbatas
Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan Amin Wahyudi yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa Boyolali mengalami kekurangan anggaran, namun ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memperhatikan masyarakat. “Menyejahterakakan masyarakat adalah kewajiban mau tidak mau suka tidak suka dengan keuangan cukup tidak cukup” tegas amin. ”apabila pemerintah tidak melakukannya berarti telah melanggar undang-undang” tegas amin.
Diskusi ini mengeluarkan lima rekomendasi yang dihasilkan sebagai berikut : Pertama Pembangunan di Boyolali harus bertumpu kepada potensi lokal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sehingga kekayaan yang dimiliki oleh boyolali bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kedua Pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi dan kelompok usaha ekonomi yang tumbuh di tengah masyarakat perlu digalakkan. Ketiga Pemkab wajib memfasilitasi percepatan konsolidasi ekonomi rakyat melalui Koperasi dengan menitik beratkan pada desa sebagai basis pengembangan dan RT (Rukun Tetangga) sebagai basis pemberdayaan.
Keempat Pemkab bukan sekedar memberikan bantuan keuangan bagi kelompok kelompok masyarakat, tetapi wajib membina dan memfasilitasi pencapaian visi kesejahteraan warga sehingga dana dana yang tersalurkan kepada masyarakat akan bermanfaat dan mampu mengurangi kemiskinan. Pembangunan ekonomi bukan hanya urusan bagi bagi anggaran, tetapi merencanakan dengan sungguh sungguh strategi pengembangan ekonomi warga berbekal pendanaan yang ada di masyarakat dan dukungan pemerintah.
Kelima Percepat revitalisasi Koperasi di Boyolali. Lima ini diharapkan akan menjadi arah bagi pengembangan ekonomi rakyat di Boyolali pinta sasanti rahayuningtyas sekjen forabi. “Forabi akan bersama sama dengan kelompok kelompok warga yang ada di Boyolali untuk membangun ekonomi rakyat” santi menutup pembicaraan sekaligus mengakhiri proses diskusi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar