dalam kesempatan tersebut ada beberapa point yang disampaikan oleh Forabi. yang pertama mendesak agar DPRD segera mengesahkan Ranperda Transparansi dan Partisipasi di Boyolali. dengan melibatkan stakeholder. yang mana diharapkan agar Perda tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan di Boyolali. serta memberikan jaminan bagi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga negara dalam menyusun kebijakan publik seperti Perda, APBD serta kebijakan lain.
kedua, Forabi mengusulkan agar dibentuk Forum Permusyawaratan. yang mana Forum tersebut dibuat dengan dasar Daerah Pemilihan (DP) yang fungsinya untuk menjadi ruang komunikasi politik antara wakil rakyat dengan rakyat. selain itu Forum tersebut menjadi ajang bagi wakil rakyat untuk menyampaikan segala sesuatu yang sedang terjadi di DPRD, serta menjadi sarana bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. selain itu forum tersebut nantinya juga sebagai Komunikasi pembangunan dan Pertanggungjawaban bagi wakil rakyat dalam melaksanakan mandat rakyat.
ketiga, Forabi juga menyampaikan agar dalam proses pembahasan sebuah kebijakan, masyarakat diberikan ruang, sekurang - kurangnya untuk mengikuti proses sidang paripurna, Komisi, badan anggaran. hal tersebut bukan bertujuan merebut kewenangan DPRD, namun semata - mata agar menjamin keterwakilan dan kedaulatan rakyat.
Sebagai pengamat Kota Kabupaten Boyolali, jika dalam periode 2009 -2014 Bapak Slamet Paryanto tidak cacat Hukum, maka kami setuju Bapak Slamet Paryanto kita pilih jadi Bupati Boyolali.
BalasHapusNamun saya tetap lebih suka jadi rakyat biaya, belajar menjadi rakyat yang baik itu tidak mudah lho.