Forabi mengadakan dialog publik tentang buruh

Forum Rakyat Boyolali, melalui kaukus buruhnya. pada tanggal 28 November 2009 mengadakan diskusi tentang buruh yang diadakan di salah satu rumah makan di Boyolali. dalam dialog yang mengangkat masalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tersebut, dihadiri perwakilan dari elemen buruh, LSM, Dewan Pengupahan Daerah, Eksekutif (Disnakertransos), Legislatif (komisi IV) dan juga dari Jamsostek.
Dalam sambutannya koordinator Kompip boyolali, Sinam Marto Sutarno, mengatakan bahwa buruh seharusnya mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam pilkada yang akan diadakan tahun 2010. karena buruh mempunyai solidaritas dan juga mempunyai massa yang banyak di boyolali. dalam kesempatan itu juga, Kepala Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Sosial, Sugianto mengutarakan bahwa acara yang dihelat Forabi tersebut juga merupakaan kepekaan dari elemen masyarakat tentang kondisi buruh di boyolali. selain itu sugiyanto juga mengungkapkan bahwa sesuai dengan surat dari dewan pengupahan boyolali No. 568/217/11/18 sept/2008 UMK tahun 2009 adalah sebesar 98,5% dari KHL, tahun 2010 adalah 99,5 % dari KHL, dan tahun 2011 UMK harus mencapai 100 % KHL. sementara itu surat dari bupati No. 561/10 sept tahun 2009. tertuang bahwa usulan UMK bupati adalah sebesar 748.000 ribu rupiah.
sementara itu merujuk surat dari gubernur jawa tengah tentang penetapan UMK bahwa Kab. Boyolali adala 748.000 ribu, Kota Solo 785.000 ribu, Kab. Sukoharjo 769.000 ribu, Kab. Sragen 724.000 ribu, Kab. Karanganyar 761.000 ribu, Kab. Wonogiri 695.000 ribu, dan Kab. Klaten sebesar 735.000 ribu rupiah. dan UMK rata rata Jawa Tengah sebesar 734.000 ribu rupiah. sedangkan daerah yang UMKnya sudah mencapai KHL baru di Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Sukoharjo. selain itu Sugiyanto juga membuka hotline kontak di no. 081 226 286 50. selain itu, Wiyono salah satu anggota dewan pengupahan boyolali mengatakan bahwa penetapan KHL sudah diatur dalam Kepmen. no 17 tahun 2005. dan juga dewan pengupahan terdiri atas unsur dari SPN, SPSI, APINDO, BPS dan Disnakertransos. dan ketua survey dewan pengupahan diketuai dari BPS dan survey dilaksanakan di tiga lokasi antara lain pasar Ampel, Pasar Pengging dan pasar Sunggingan.
Dalam kesempatan itu juga, ketua komisi IV DPRD Boyolali, Basuni. mengatakan bahwa perlindungan buruh di boyolali ini masih lemah. terutama untuk buruh yang tidak masuk dalam serikat pekerja. oleh karena itu pihaknya sudah berupaya menggandeng dinas terkait dan serikat buruh yang ada di boyolali guna menyamakan persepsi tentang pelindungan buruh. berkaitan dengan jaminan tenaga kerja, perwakilan dari Jamsostek Klaten mengungkapkan bahwa, masih banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pelaporan yang dimasukkan ke kantor Jamsostek. hal ini berpengaruh dengan jumlah Jaminan yang diterima buruh.

berdayakan ekonomi rakyat melalui koperasi

Masyarakat berharap kepada pemkab Boyolali untuk kembali melakukan revitalisasi terhadap koperasi sebagai basis penguatan ekonomi Rakyat. Hal ini yang mengemuka dalam Diskusi Warga yang diselenggarakan oleh FORABI (Forum Rakyat Boyolali) dan KOMPIP (Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik) Boyolali di sebuah rumah makan sabtu kemarin.

Dalam perkembangan dewasa ini, banyak lembaga ekonomi warga yang dibangun oleh warga sendiri menunjukan perkembangan yang baik,sehingga pemerintah wajib mendukungnya, ungkap pak Gito ketua Kelompok Lumbung Dana Komunitas “Ngudi Rahayu” desa semawung andong.

Pak gito mencontohkan kelompoknya yang sudah berdiri sejak 19 tahun yang lalu ini saat inisudah memiliki aset lebih 25 juta dalam bentuk lumbung gabah 3 ton uang simpan pinjam 3 juta kambing sudah ada 11 ekor dengan bergulir sudah ada 3 (Tiga) kali guliran. “tapi bukan besarnya aset yang perlu di utamakan mas, karena yang terpenting adalah mewujudkan kesejahteraan anggota” tandas pak gito, “kami sudah memiliki lumbung pangan, dan warga yang membutuhkan bisa meminjam dari lumbung, baru saat panen mereka mengembalikan” imbuh pak gito.

Perlu konsolidasi ekonomi warga
Sementara itu Akbarudin Arif dari KOMPIP menyampaikan bahwa dari judul acara Diskusi Warga dengan tema mengelola lumbung dana membangun ekonomi rakyat. Kata rakyat menjadi penting, lalu dengan sudut pandang rakyat apa bedanya bila bukan rakyat dan bukan koperasi. “Sebetulnya dalam beberapa hal kita percaya ada kelebihan koperasi” terang akbar. “Kita lihat dari gotong-royongnya , kolektifitasnya, atau kebersamaannya yaitu cara mengelola dan membagi keuntungannya” Imbuh Akbar.


Menanggapi yang disampaikan oleh pak gito dan akbar, Pak Mulyoto mengatakan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan fungsi sebagai pembina koperasi. “Kami mengehendaki adanya kelompok-kelompok usaha bisa dengan membentuk satu pra koperasi lalu akan kami fasilitasi, harapannya ke depan seluruh RT,RW minimal Desa ada koperasi seperti di wonogiri” tutur pak Mulyoto. Beliau juga mengatakan bahwa Sekarang dari bupati menyampaikan pinjaman dana bergulir yang memiliki usaha produktif bisa diajukan. “Ini semua merupakan program terobosan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Boyolali” kata pak mulyoto.

Dana Terbatas
Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan Amin Wahyudi yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa Boyolali mengalami kekurangan anggaran, namun ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memperhatikan masyarakat. “Menyejahterakakan masyarakat adalah kewajiban mau tidak mau suka tidak suka dengan keuangan cukup tidak cukup” tegas amin. ”apabila pemerintah tidak melakukannya berarti telah melanggar undang-undang” tegas amin.

Diskusi ini mengeluarkan lima rekomendasi yang dihasilkan sebagai berikut : Pertama Pembangunan di Boyolali harus bertumpu kepada potensi lokal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sehingga kekayaan yang dimiliki oleh boyolali bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kedua Pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi dan kelompok usaha ekonomi yang tumbuh di tengah masyarakat perlu digalakkan. Ketiga Pemkab wajib memfasilitasi percepatan konsolidasi ekonomi rakyat melalui Koperasi dengan menitik beratkan pada desa sebagai basis pengembangan dan RT (Rukun Tetangga) sebagai basis pemberdayaan.

Keempat Pemkab bukan sekedar memberikan bantuan keuangan bagi kelompok kelompok masyarakat, tetapi wajib membina dan memfasilitasi pencapaian visi kesejahteraan warga sehingga dana dana yang tersalurkan kepada masyarakat akan bermanfaat dan mampu mengurangi kemiskinan. Pembangunan ekonomi bukan hanya urusan bagi bagi anggaran, tetapi merencanakan dengan sungguh sungguh strategi pengembangan ekonomi warga berbekal pendanaan yang ada di masyarakat dan dukungan pemerintah.

Kelima Percepat revitalisasi Koperasi di Boyolali. Lima ini diharapkan akan menjadi arah bagi pengembangan ekonomi rakyat di Boyolali pinta sasanti rahayuningtyas sekjen forabi. “Forabi akan bersama sama dengan kelompok kelompok warga yang ada di Boyolali untuk membangun ekonomi rakyat” santi menutup pembicaraan sekaligus mengakhiri proses diskusi.

Bendan sentra produksi tahu

SRB 18 September 2009

Tahu merupakan makanan yang sesring dibutuhkan kita semua sebagai lauk, meski demikian tidak banyak yang tahu bagaimana dan dimana produk lauk ini dibuat. Kita lihat diWilayah Bendan adalah salah satu sentra produksi Tahu , ada sekitar 8 perusahaan diwilayah ini , Bapak Jiyo misalnya ia menekuni usaha ini sudah cukup lam mulai tahun 90-an dan cara pembuatanya juga sederhana , dari bahan kedelai yang digiling hingga jadi cairan hingga dipanasi dan dicetak jadi tahu.Mendekati lebaran permin taan naik drastic mulai dari ibu-ibu yang bikin persiapan buka puasa sampai pasaran pun melonjak hal ini tidak aneh karena harga yang relative murah dan mudah diolah oleh ibu rumah tangga apalagi untuk keluarga yang pas-pasan . Dengan usah ini diharapkan pemkab lebih melihat apa yang ada dimasyarakat untuk peningkatan kesejahteraan para pengusaha kecil ini.