Forabi mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD Boyolali

Hari senin, tanggal 2 Nopember 2009 bertempat di ruangan Ketua DPRD Boyolali. Forabi mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD Boyolali, Slamet Paryanto. dalam audiensi tersebut hadir antara lain Sekjen Forabi Sasanti Rahayuningtyas, Kompip Boyolali Sinam. M.S dan juga perwakilan dari elemen Forabi, Nursetyanto, Purwanto, Tugiman, Siju, dan Suji.

dalam kesempatan tersebut ada beberapa point yang disampaikan oleh Forabi. yang pertama mendesak agar DPRD segera mengesahkan Ranperda Transparansi dan Partisipasi di Boyolali. dengan melibatkan stakeholder. yang mana diharapkan agar Perda tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan di Boyolali. serta memberikan jaminan bagi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga negara dalam menyusun kebijakan publik seperti Perda, APBD serta kebijakan lain.

kedua, Forabi mengusulkan agar dibentuk Forum Permusyawaratan. yang mana Forum tersebut dibuat dengan dasar Daerah Pemilihan (DP) yang fungsinya untuk menjadi ruang komunikasi politik antara wakil rakyat dengan rakyat. selain itu Forum tersebut menjadi ajang bagi wakil rakyat untuk menyampaikan segala sesuatu yang sedang terjadi di DPRD, serta menjadi sarana bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. selain itu forum tersebut nantinya juga sebagai Komunikasi pembangunan dan Pertanggungjawaban bagi wakil rakyat dalam melaksanakan mandat rakyat.

ketiga, Forabi juga menyampaikan agar dalam proses pembahasan sebuah kebijakan, masyarakat diberikan ruang, sekurang - kurangnya untuk mengikuti proses sidang paripurna, Komisi, badan anggaran. hal tersebut bukan bertujuan merebut kewenangan DPRD, namun semata - mata agar menjamin keterwakilan dan kedaulatan rakyat.

selain beberapa hal tersebut diatas. Forabi yang diwakili Sinam, menyampaikan selamat kepada ketua DPRD atas terbentuknya Alat Kelengkapan (Alkap) DPRD. dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa beliau merasa sangat senang atas inisiatif Forabi untuk melakukan audiensi, dan juga membuka pintu kepada siapapun untuk dapat menyampaikan aspirasinya. ditambahkan pula bahwa saat ini DPRD sedang melakukan pendataan ulang mengenai hal - hal ataupun pekerjaan yang belum diselesaikan oleh anggota DPRD periode sebelumnya. serta akan menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan skala prioritas. (thuk)

Downloads Rekomendasi Forabi

Rapat paripurna istimewa diwarnai hujan interupsi

senin 19/10/09 sidang paripurna istimewa DPRD II Boyolali diwarnai hujan interupsi. setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua sementara dewan Slamet Paryanto dari FPDIP. sesaat kemudian setelah palu digedok oleh Slamet Paryanto, Turisti Hindriya dari FPAN langsung melakukan interupsi, yang mempertanyakan perihal dasar hukum rapat paripurna istimewa. 

Karena dalam hal ini tata tertib belum disahkan, ini terkait dengan surat undangan yang tertanggal 15 Oktober 2009 dan telah diterima oleh semua anggota dewan telah ditandatangani ketua DPRD definitif, padahal ketua dewan definitif baru akan diambil sumpahnya pada rapat paripurna istimewa pada hari ini.  karena ini akan berimplikasi pada proses hukum dan dianggap sebagai pemalsuan dokumen. 

Menurut Turisti, kedua surat tersebut harus ditarik dari anggota dewan dan rapat paripurna baru dapat dilanjutkan, namun tidak mendapatkan respon dari ketua dewan sementara. kemudian menurut thontowi Jauhari dari FPAN, surat - surat tersebut harus dicabut dan batal demi hukum karena bertentangan dengan undang - undang, demi menjaga nama baik kelembagaan DPRD.

Situasi sempat memanas ketika fraksi FPDIP tetap meminta untuk acara sidang tetap dilanjutkan, dengan agenda tunggal pengambilan sumpah jabatan. Anggota FPAN Mulyanto setuju acara dilanjutkan, namun surat undangan yang dipersoalkan harus dicabut terlebih dahulu. Turisti sempat berkonsultasi dengan hakim dari Pengadilan Negeri Boyolali perihal surat tersebut, sesaat kemudian Turisti berbicara dengan ketua dewan agar ketua dewan mengabaikan perihal surat undangan tersebut.

Setelah konsultasi tersebut rapat dilanjutkan dengan agenda pengambilan sumpah jabatan ketua dewan dan wakil ketua oleh ketua Pengadilan Negeri Boyolali. dan Slamet Paryanto dari FPDIP sebagai ketua dewan periode 2009 - 2014 serta H. Fuadi dari Fraksi Nurani Partai Golkar (FNPG), Sudjadi dari Fraksi Demokrat dan Thontowi Jauhari dari FPAN sebagai wakil ketua dewan. 

Agenda 100 hari Fraksi Amanat Nasional Kabupaten Boyolali

SRB 4 September 2009

Saat yang dinanti-nanti tiba oleh sebagian Calon terpilih dari berbagai partai Politik, dimana Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Boyolali sudah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2009 , 45 anggota Dewan yang hadir kelihatan segar dengan tatapan mata yang ceria karena mulai saat itu resmi menjadi anggota DPRD Boyolali , dari mulai pengucapan sumpah tampak serius dan yakin akan memenuhi semua aspirasi dari rakyat , namun dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di DPRD masih kelihatan biasa-biasa saja karena masih menunggu aturan mengenai SUSDUK dari pusat ini bisa menjadi antrian kegiatan seperti penyusunan Kenggotaan dan pengurus DPRD mulai pembuatan Ttib sampai penyusunan pengurus , dari kesekian Dewan mereka sibuk masing-masing ada yang menyiapkan dan melobi untuk agenda penyusunan Fraksi di partainya , namun ada yang lain dari partai atau Dewan yang ada di Boyolali hal ini dilakukan oleh anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional ( PAN ) yang dalam wadahnya di Fraksi PAN mereka sambil menunggu aturan yang belum ada untuk mengoptimalkan fungsi dan peran anggota legislative Fraksi PAN DPRD Kabupaten Boyolali mengadakan Program Seratus Hari Fraksi PAN dengan berbagai kegiatan dengan maksud untuk menentukan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tentunya dengan bebrapa agenda penting mulai dari Expose fakta integritas dengan agenda program 100 hari , ini merupakan agenda awal untuk memulai kegiatan , dilanjutkan dengan membedah kemampuan Fiskal Pemerintah kabupaten bersama Bappeda dengan tolok ukur APBD kabupaten Boyolali 5 tahun terakhir dengan ukuran lebih condong pada perspektif ke rakyat atau ke pejabat yang nantinya akan menjadi issu politis di bidang fiskal Kabupaten Boyolali , dilanjutkan kajian pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi lebih menekankan pada akses bagi masyarakat mulai dari perencanaan , pelaksanaan, Monev dan persoalan kemudian kajian Pembangunan Pendidikan ini lebih ditekankan pada kualitas pendidikan , akses bagi rakyat miskin , profesionalisme pendidik yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal ada 8 standar pendidikan , selanjutnya ada kajian mengenai sector pertanian ini berkaitan dengan kebijakan Pemkab dibidang pertanian , produk unggulan , pemetaan wilayah pertanian serta sector pertanian menjadi income petani yang strategis sebagai kegiatan yang terakhir adalah kajian pembangunan di bidang kesehatan ini lebih di tekankan pada pelayanan masyarakat miskin seperti Jamkesmas dan Jamkesda , nah itu serangkaian kegiatan wakil rakyat kita ada yang melakukan inovasi –inovasi untuk mengisi serta meningkatkan SDM legislatif di Boyolali.